Aryarachimanisa’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

Obligasi Syariah Mudharabah

on January 7, 2010

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Obligasi syariah adalah salah satu instrumen investasi syariah yang mampu mengembangkan pasar modal syariah. Penerbit pertama obligasi syariah di Indonesia adalah PT Indosat pada tahun 2002, kemudian disusul 10 emiten lain yang menerbitkan obligasi syariah1. Perkembangan obligasi mudharabah di Indonesia masih terhambat dalam masalah teknis dan pemahaman masyarakat tentang obligasi mudharabah. Selama masyarakat masih berpandangan bahwa obligasi sariah dan konvensional adalah sama, pola pikir seperti itulah yang menghambat perkembangan obligasi syariah. Maka, diperlukan pemahaman yang benar tentang obligasi syariah.
Obligasi syariah terdiri dari beberapa jenis, tergantung akad yang digunakan. Akad-akad yang biasa digunakan dalam obligasi adalah mudharabah, ijarah, musyarakah, dan istishna. Dalam kesempatan ini, penulis akan membahas tentang obligasi syariah mudharabah, dasar hukum, mekanisme, hingga perkembangan obligasi syariah mudharabah di tingkat nasional dan internasional.

1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
1. Mengetahui secara teori tentang obligasi syariah mudharabah.
2. Memperluas pemahaman tentang obligasi syariah secara umum dan obligasi mudharabah secara khusus.
3. Mengetahui mekanisme yang sah dan halal menurut perspektif fiqh.
4. Mengetahui praktek riil obligasi syariah mudharabah dari contoh yang dipaparkan.
5. Memperluas pemahaman fiqh muamalah dalam bidang investasi.
1.3 Ruang Lingkup
Sesuai dengan latar belakang, maka ruang lingkup penulisan makalah ini dibatasi pada masalah obligasi syariah mudharabah yang merupakan salah satu jenis obligasi yang ada dalam obligasi syariah. Kemudian, penulis mengembangkannya ke dalam pokok-pokok kajian berupa, dasar hukum, syarat dan ketentuan untuk menerbitkan dan mentransaksikan obligasi mudharabah, mekanisme obligasi syariah mudharabah, dan perkembangan obligasi syariah mudharabah tingkat nasional hingga tingkat internasional.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
a. Bab 1 Pendahuluan
Berisikan latar belakang studi dari objek masalah yang diamati, tujuan, ruang lingkup serta sistematika penulisan.
b. Bab 2 Pembahasan
Bab ini memuat teori-teori yang berhubungan langsung dengan masalah obligasi syariah mudharabah, meliputi dasar hukum, syarat dan ketentuan, mekanisme pelaksanaan obligasi syariah mudharabah dan perkembangan obligasi syariah mudharabah di tingkat nasional dan internasional.
c. Bab 3 Aplikasi
Bab ini berisi tentang aplikasi obligasi syariah mudharabah yang dilakukan di lembaga pasar modal syariah, atau JII. Juga secara umum memberikan data-data yang dimuat di JII terutama tentang obligasi syariah secara umum.
d. Bab 4 Penutup
Bab ini berisi tentang kesimpulan penulis dari seluruh isi makalah.
e. Daftar Pustaka
Merupakan daftar acuan yang dipergunakan untuk menunjang penyusunan makalah ini.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Obligasi Syariah Mudharabah
Menurut Fatwa DSN MUI No 33/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan Obligasi Syariah Mudharabah adalah Obligasi Syariah yang berdasarkan akad Mudharabah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
Obligasi syariah mudharabah dikeluarkan oleh perusahaan (sebagai mudharib) kepada investor (sebagai shahib al maal) dengan tujuan pendanaan proyek perusahaan, kemudian keuntungannya didistribusikan secara periodik kepada investor menurut prosentase yang telah disepakati saat akad (basis profit-loss sharing)2. Dalam hal ini, investor mendapatkan bagi hasil yang sesuai besarnya dengan prosentase yang disepakati, dan jika mendapatkan kerugian maka akan menanggung kerugian itu bersama, tidak membebankan salah satu pihak.
Obligasi mudharabah juga terbagi atas3 :
a. Obligasi Syariah Mudharabah muqayyadah
Hasil pengumpulan dana dari investor pemegang obligasi mudharabah muqayyadah, digunakan untuk pembiayaan proyek tertentu, karena itu investor memiliki hak untuk memilih proyek mana yang ia inginkan untuk penggunaan hartanya. Obligasi ini dibangun berdasarkan pemikiran mengaitkan antar sumber pembiayaan, bidang penggunaan, jangka waktu, jatuh tempo bagi hasil dan gelombang pembayaran. Obligasi ini juga terbagi 2 yaitu :
1) Obligasi Mudharabah Muqayyadah bi masyru’mua’ayyan (terbatas atas proyek tertentu)
2) Obligasi Mudharabah Muqayyadah bi majal mu’ayyan (terbatas atas bidang tertentu)
b. Obligasi Syariah Mudharabah mutlaqah
Hasil pengumpulan dana dari investor pemegang obligasi mudharabah mutlaqah, digunakan untuk pembiayaan segala macam bentuk proyek yang diyakini oleh perusahaan bahwa proyek tersebut penting dan dapat menguntungkan baik perusahaan maupun pemegang saham.
2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum obligasi syariah mudharabah adalah :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”
(Q.S Al-Maidah:1)

“Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.” (Q.S Luqman:34)

“Allah memberikan rahmat-Nya pada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli dan membuat suatu pernyataan.” (HR Bukhari)

Fatwa DSN-MUI No: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentag Obligasi Syariah
Fatwa DSN-MUI No: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
Fatwa DSN-MUI No: 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah

2.3 Syarat dan Ketentuan Penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah
Dalam melaksanakan transaksi atau berakad, perlu dipenuhi syarat dan ketentuan. Menurut Fatwa DSN-MUI No: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Kedua tentang Ketentuan Khusus, yaitu;
1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Mudharabah adalah akad Mudharabah;
2. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
3. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (Mudharib) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudha-rabah (Shahibul Mal) harus bersih dari unsur non halal;
4. Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syariah Mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan, sebelum emisi (penerbitan) Obligasi Syariah Mudharabah;
5. Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan;
6. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Mudharabah dimulai;
7. Apabila Emiten (Mudharib) lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas, Mudharib berkewajiban menjamin pengembalian dana Mudharabah, dan Shahibul Mal dapat meminta Mudharib untuk membuat surat pengakuan hutang;
8. Apabila Emiten (Mudharib) diketahui lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas kepada pihak lain, pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (Shahibul Mal) dapat menarik dana Obligasi Syariah Mudharabah;
9. Kepemilikan Obligasi Syariah Mudharabah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.
Pedoman Syariah5 ;
Tidak semua emiten dapat menerbitkan investasi syariah. Emiten harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam di antaranya adalah:
a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
2. Peringkat Investment Grade:
a. Memiliki fundamental usaha yang kuat.
b. Memiliki fundamental keuangan yang kuat.
c. Memiliki citra yang baik bagi publik

2.4 Mekanisme Obligasi Syariah Mudharabah
Sebelum melakukan transaksi obligasi, emiten harus menerbitkan obligasinya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
Menyiapkan dokumen-dokumen, antara lain6
1. Laporan Keuangan
2. Legal Opini
3. Legal Audit
4. Prospektus singkat
5. Prospektus awal
6. Surat-surat pernyataan
7. Surat keterangan fiscal
8. Perjanjian-perjanjian
9. Rating
10. Bursa
11. KSEI
12. Tax Clearance
13. Surat Dewan Syariah
Setelah melengkapi kelengkapan administrasi kemudian mendaftar ke BAPEPAM dan menunggu konfirmasi apakah dinyatakan layak atau tidak menerbitkan obligasi. Setelah diterbitkan, maksimum 10 hari kerja, emiten melakukan portofolio, penawaran obligasi, dan penjatahan bagi investor yang berminat dengan obligasi perusahaan tersebut.
Sedangkan mekanisme antara emiten dan investor digambarkan dalam gambar 2.1 berikut:
Gambar 2.1 Mekanisme Obligasi Syariah Mudharabah

2.5 Perkembangan Obligasi Syariah Mudharabah
Seiring kemajuan waktu, obligasi syariah mudharabah semakin berkembang walaupun di Negara kita sendiri belum cukup mengalami tingkat yang signifikan. Perkembangan Obligasi syariah dibagi dalam dua perspektif. Dalam makalah ini, kita mencoba melihat perkembangan ini dari dua perspektif yang berbeda yaitu perkembangan obligasi syariah mudharabah di dunia nasional dan internasional.
2.5.1 Perkembangan Obligasi Syariah Mudharabah di Dunia Nasional
Menurut data emisi sukuk oleh Bursa Efek Surabaya (sekarang telah menyatu dengan Bursa Efek Jakarta dan menjadi Bursa Efek Indonesia) hingga tahun 2005, baru ada 18 emisi obligasi dengan nilai Rp. 2,2 Triliun atau sekitar dua persen dari total obligasi nasional. Pada tahun 2002 hanya ada satu obligasi syariah dari indosat dengan nilai Rp. 175 Miliar. Tahun 2003, terjadi enam emisi obligasi syariah dengan nilai Rp. 665 Miliar. Tahun 2004 ada delapan emisi obligasi syariah dengan nilai Rp. 970 Miliar dan tahun 2005 terdapat emisi senilai Rp. 345 milyar. Barulah pada tahun 2006, PLN berencana mengumumkan emisi obligasi dengan nilai Rp. 200 Miliar.
Tabel 1: Obligai Syariah Mudharabah di Indonesia7

Tahun
Emiten Sektor
Rating
Nilai Emisi
Return
2002
2003

2004
Indosat
Berlian Laju Tanker
Bank Bukopin
Syariah Mandiri
Ciliandra Perkasa
Bank Muamalat
Pembangunan Perumahan (MTN)
Perkebunan Nusantara Telekomunikasi
Transportasi
Perbankan
Perbankan
Perkebunan
Perbankan
Konstruksi
Perkebunan AA+
A-
BBB+
BBB
BBB
BBB-
BBB
BBB+ Rp. 175 Miliar
Rp. 60 Miliar
Rp. 45 Miliar
Rp. 200 Miliar
Rp. 60 Miliar
Rp. 200 Miliar
Rp. 100 Miliar
Rp. 75 miliar 15.75%
14.75%
13.75%
13.00%
17.70%
17.00%
13.75%
13.875%
Dalam perkembangannya berikutnya terjadi pergeseran akad yang melandasi obligasi tersebut. Obigasi yang terbit pada tahun 2004 dan 2005 sebagian besar mulai menggunakan akad ijarah. Sedangkan obligasi yang terbit pada tahun pertama 2002 dan 2003 menggunakan akad mudharabah. Dari total 18 obligasi yang diterbitkan tersebut, delapan obligasi diterbitkan dengan akad mudaharabah dengan nilai sekitar 0,9 triliun, sedangkan sepuluh obligasi lainnya menggunakan akad ijarah dengan nilai Rp. 1,2 triliun.
2.5.2 Perkembangan Obligasi Syariah Mudharabah di Dunia Internasional
Perkembangan Oblogasi Syariah di dunia internasional sangat pesat. Hasil survey dari Islamic Finance Service Malaysia (ISFM), pasar obligasi syariah dunia tahun 2005 mengalami pertumbuhan hingga 300 %. Hasil ini didasarkan pada kenyataan pasar sebagai berikut : (1) Outstanding obligasi syariah di Malaysia yang pada akhir tahun 2004 telah berhasil mencapai US$ 6,7 milyar; (2) Kenyataan dari penjualan obligasi pemerintah Pakistan pada bulan Januari 2005 yang mencapai US$ 600 juta dan oversubcribed (kelebihan permintaan) dua kali lipat atau US$ 1,2 milyar; (3) Pada tahun 2005, IDB mengeluarkan obligasi syariah sebesar US$ 500 juta; (4) penjualan obligasi syariah di Bahrain sebesar U$ 152,2 juta; dan (5) penjualan obligasi syariah oleh dua underwriter global ternama seperti CitiGroup dan HSBC Bank, pada kuartal pertama telah mencapai US$ 600 juta.
Tabel 2: Global Sukuk yang diterbitkan Pemerintah
Beneficiary Nilia Emisi Tahun Emisi
Malaysia $ 600 M Juni, 2002
IDB $ 400 M Agustus, 2003
Qatar $ 700 M September, 2003
Bahrain $ 250 M February, 2004
Sarawak, Malaysia $ 350 M November, 2004
Pakistan $ 600 M December, 2004
Dubai (DCA) $1 BN December, 2004
Source: Nathif J. Adam (2005)
Tabel 3: Beberapa Sukuk Perusahaan Internasional
Perusahaan/Negara Nilai Emisi Keterangan
Guthrie, Malaysia US$ 250 M First corporate Sukuk – December, 2002
FIIB, Bahrain (Arcapita) US$ 75 M July, 2003
Hanco, Saudi Arabia US$ 26 M Fleet securitization
Tabreed, UAE US$ 100 M
Emaar, UAE US$ 65 M
Durat Al Khaleej, Bahrain US$ 120 M Development Sukuk
The Investment Dar (TID) US$ 50 M Musharaka Sukuk
Emirate Airlines, UAE US$ 550 M First ever Sukuk by an Airline
Amlak Finance, UAE US$ 200 M
Dubai Metals & Commodities, UAE US$ 200 M
Bahrain Financial Harbour, Bahrain US$ 134 M Development Sukuk
Commercial real estate company, Kuwait US$ 100 M
Source: Nathif J. Adam (2005)
Dalam perkembangannya di dunia internasional, obligasi syariah mudharabah sudah lebih berkembang di banding di Indonesia. Namun obligasi yang paling sering di gunakan berdasarkan data-data diatas adalah obligasi syariah ijarah yang mecapai 18 sukuk sebesar US$5.650.
BAB III
APLIKASI

3.1 Aplikasi Obligasi Mudharabah di PT Indosat Tbk dan PTPN
Setelah membahas secara khusus tentang obligasi mudharabah, maka penulis menelusuri referensi kemudian akan memaparkan contoh nyata penawaran obligasi syariah yang dilakukan oleh PT Indosat Tbk pada tahun 2002. Pertama-tama PT Indosat Tbk menyiapkan ulasan sekilas tentang perusahaan, yang terdiri dari :
1. Profil perusahaan
2. Ulasan kinerja perusahaan
3. Ulasan kinerja keuangan
4. Strategi bisnis
5. Tinjauan industri telekomunikasi
6. Rencana penggunaan dana
Dalam hal ini, PT Indosat Tbk telah memenuhi syarat-syarat untuk menerbitkan obligasi syariah mudharabah. Syarat umumnya itu adalah, bentuk usaha tidak menyimpang dari Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001, Termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Index (JII), dan peringkat Investment grade yaitu, memiliki fundamental usaha yang kuat, memiliki fundamental keuangan yang baik, serta memiliki image yang baik di depan publik.
Sebagai salah satu anggota JII pada tahun 2002, PT Indosat Tbk memiliki tujuan dalam menerbitkan obligasi syariah mudharabah, tujuannya antara lain :
1. Mengembangkan akses pendanaan untuk masuk ke dalam institusi keuangan non konvensional.
2. Memperoleh sumber pendanaan yang kompetitif.
3. Memberikan alternative investasi bagi masyarakat pasar modal.
4. Sebagai peeoner pengembangan instrument syariah.
Berikut ini, adalah skema emisi obligasi syariah mudharabah yang dilakukan PT Indosat Tbk

Akad dalam obligasi mudharabah ini adalah akad mudharabah muqayyadah, karena PT Indosat Tbk membatasi proyek yang membutuhkan pendanaan adalah proyek satelit Indosat dan Internet (IM2).
Dalam penerbitan obligasi syariah mudharabah, PT Indosat Tbk melibatkan lembaga-lembaga terkait dalam melaksanakan penerbitan obligasi, lembaga-lembaganya yaitu :
1. Akuntan publik : Menyiapkan laporan keuangan bagi emiten dan investor
2. Underwriter : Simsar Koordinasi keseluruhan proses penerbitan, prospectus administrasi dan dokumentasi, berperan dalam penjualan obligasi
3. Notaris : Menyusun perjanjian-perjanjian.
4. Bapepam : Pengatur dan pengawas pasar modal
5. Lembaga pemeringkat : Menilai resiko emiten dan obligasinya.
6. Konsultan hukum : Legal audit dan opini hukum
7. DSN : Opini Syariah
8. KSEI : Agen Pembayaran obligasi dan pokok bagi hasil.
9. Bursa Efek Surabaya : Pencacatan dan transaksi di pasar sekunder.
10. Wali Amanat : Wakil investor, terlibat dalam penyusunan perjanjian perwaliamanatan
Ilustrasi Perhitungan bagi hasil
Tanggal pencacatan obligasi syaraiah mudharabah : 8 November 2002
Pendapatan bagi hasil pertama : 8 Februari 2003
Misalnya, pendapatan dari sewa satelit sebesar Rp 61,9 Miliar
Dan pendapatan dari penggunaan fasilitas interner sebesar Rp 26,5 Miliar
Nilai emisi sebesar Rp 100 Miliar, investor mendapatkan prosentase bagi hasil pada tahun 2003 sebesar 3,95% untuk penyewaan satelit dan 6,14% untuk pendapatan penggunaan internet.
Maka, pada tahun 2003 investor akan menerima pendapatan bagi hasil:
(3,95% x 61,95 miliar) + (6,14% x 26,5 miliar) = Rp 4,07 miliar

Pada tahun 2004 PTPN VII menerbitkan obligasi yang emisinya sebesar Rp 75 miliar, mendapatkan penghargaan Investor Syariah Award 2006 untuk kategori obligasi syariah, hal ini terbukti bahwa obligasi syariah unggul daripada obligasi konvensional, hal itu dibuktikan karena, obligasi syariah PTPN memiliki prestasi7,
a. Kepercayaan investor terhadap BUMN agrobisnis meningkat, kemudian menyusul membaiknya harga beberapa komoditas di pasar dunia.
b. Ketepatan PTPN dalam jatuh tempo bagi hasil, dengan jumlah yang besar.
c. Bagi hasil obligasinya sebesar 25%, lebih besar dibandingkan obligasi PTPN VII konvensional yang tingkat bunganya hanya 13,875%.
3.2 Peranan Obligasi Syariah Mudharabah
Sebagai instrumen investasi, obligasi syariah mudharabah memiliki peranan yang cukup penting baik bagi pasar modal maupun bagi perusahaan yang menerbitkan obligasi.
Peranan obligasi mudharabah bagi pasar modal, antara lain :
1. Alternatif insterumen investasi syariah, seiring berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah.
2. Bentuk pendanaan yang inovatif dan kompetitif.
3. Pengembangan instrumen-instrumen syariah baik di pasar primer maupun pasar sekunder.
4. Berkembangnya pasar modal syariah secara luas.

Peranan obligasi mudharabah bagi perusahaan yang menerbitkannya :
1. Mengembangkan akses pendanaan untuk masuk ke dalam institusi keuangan non konvensional.
2. Memperoleh sumber dana yang kompetitif.
3. Memberikan alternatif investasi kepada masyarakat pasar modal.
4. Sebagai pioner dalam pengembangan instrumen syariah.
BAB IV
PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan
Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang dilakukan berdasarkan akad mudharabah. Obligasi ini merupakan instrument investasi syariah berupa surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan (sebagai mudharib) kepada investor (sebagai shahib al maal) dengan tujuan pendanaan proyek perusahaan, kemudian keuntungannya didistribusikan secara periodik kepada investor menurut prosentase yang telah disepakati saat akad (basis profit-loss sharing). Dalam hal ini, investor mendapatkan bagi hasil yang sesuai besarnya dengan prosentase yang disepakati, dan jika mendapatkan kerugian maka akan menanggung kerugian itu bersama, tidak membebankan salah satu pihak. Bahkan pilihan obligasi syariah sebagai investasi yang halal memberikan peranan, dari sisi pasar modal dan dari sisi perusahaan.
Obligasi syariah telah cukup berkembang di dalam negeri berdasarkan hasil penelitian dalam beberapa aplikasinya. Namun permasalahan yang masih berkembang di masyarakat seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang lebih jauh mengenai obligasi syariah ini masih menjadi hambatan bagi perkembangannya.
Sedangkan perkembangan di luar negeri telah lebih baik di banding dalam negeri, karena pemahaman masyarakat yang cukup tinggi tentang obligasi syariah mudharabah. Selain itu aset luar negeri mempunyai daya tarik bagi investasi syariah.

4.2 Saran
Berdasarkan paparan dan kesimpulan, masyarakat di Indonesia khususnya perlu memahami lebih jauh tentang keberadaan obligasi syariah mudharabah. Perkembangannya dapat lebih baik jika proyek-proyek infrastruktur di Indonesia di jadikan asset untuk mengembangkan obligasi syariah mudharabah. Sehingga perkembangannya akan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA
Achsien,Inggi H. Investasi Syariah di Pasar Modal:Menggagas Konsep da Praktek Manajemen Portofolio Syariah.2000.Jakarta:PT SUN.
Al-Qur’an dan terjemahannya.Departemen Agama.2005. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
As-Sa’di,Abdurrahman,et al.Fiqh al Bay’ wa asy-Syira’ (Fiqih Jual Beli:Panduan Praktis Bisnis Syariah).2008. Arab Saudi:Maktabah Madinah.
BAPEPAM.Panduan Reksa Dana.1997.Jakarta: Bapepam.
Buwana,Teja. Akad-akad muamalat dalam obligasi.14 Juni 2009.herman-notary. Blogspot.com/2009/06/akad-akad-muamalat-dalam-obligasi.htm. [4 Januari 2010]
Cakwawan.Bentuk dan Praktik investasi Syariah (Manajemen Investasi Syariah Bag.2).2007. http://www.nggersik.com/bentuk-dan-praktik-investasi-syariah-manajemen-investasi-syariah-bag-2.htm. [23 Desember 2009]
Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah.Mengenal Sukuk:Instrumen Investasi & Pembiayaan Syariah.2004.Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelola Utang.
Direktori Syariah.”Istilah Ekonomi Syariah”.Maret 2007.Harian Republika. Hal 28-29
Fardiansyah,Tedy.Investasi Halal via Obligasi di Pasar Modal. 5 Oktober 2002. http://www.infoanda.com/id/link.php?lh=VgdWAAAIVVgF. [23 Desember 2009]
Frank,Vogel dan Hayes Samuel L. Hukum Keuangan Islam (Konsep,teori dan praktik).2007.Bandung:Nusamedia.
Indonesia Stock Exchange. Syariah Product. http://www.idx.co.id/MainMenu/ TentangBEI/OurProduct/SyariahProducts/tabid/142/language/id-ID/Default.aspx. [23 Desember 2009].
Karnaen,Perwataatmadja dan Tanjung Hendri.Bank Syariah (Teori, praktik dan peranannya)..2007.Jakarta:Celestial Publishing.
Malaysia International Islamic Financial Centre. Islamic Capital Market Products. http://www.mifc.com/060401_icap_products.htm. [4 Januari 2010]
Manan,Abdul.Obligasi Syariah.www.badilag.com/pdf. [23 Desember 2009].
Majelis Ulama Indonesia.Fatwa No:33/DSN-MUI/IX/2002.www.mui.or.id/mui_in/ product_2/fatwa.php. [8 Desember 2009].
Ngapon (Staf Bagian Riset Bapepam).Semarak Syariah.19 April 2005.www.bapepam .go.id/pasar_modal/publikasi_pm/fwarta/f2005_april/2fsemarak.pdf. [23 Desember 2009]
Paramadina Graduate School of Business.Pasar Modal Syariah:Obligasi Syariah (Bagian II). shariacapital.files.wordpress.com/2009/11/pjbs_sukukii.ppt. [4 Januari 2010]
Pramono, Sigit.Obligasi Syariah (Sukuk) untuk pembiayaan infrastruktur: Tantangan dan inisiatif strategis. 11 Maret 2008. http://konsultasimuamalat.wordpress.com/2008/03/11/ obligasi-syariah-sukuk-untuk-pembiayaan-infrastruktur-tantangan-dan-inisiatif-strategis/.[5 Januari 2010]

Rodoni,Ahmad dan Abdul Hamid.Lembaga Keuangan Syariah.2008. Jakarta: Zikrul Hakim.
Roikhan. Perkembangan Transaksi Syariah Muamalah pada Sukus/ISBN di Indonesia dan Malaysia dalam Konsep Kaffah Thinking.3 Juni 2009. http://www.ekonomisyariah.org/ download/artikel/Makalah%20DR.IR.H.Roikhan%20MA.MM..%20Perkembangan%20Transaksi%20Syariah.pdf. [5 Januari 2010]
Suwiknyo,Dwi. Kamus Lengkap Ekonomi Islam.2009.Yogyakarta: Total Media.
Wibowo,Hendro.Obligasi Mudharabah.20 Juni 2008.hndwibowo.blogspot.com /2008/06/obligasi-mudharabah.html. [4 Januari 2010]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: